Jakarta, Penkogab3 – Menjelang berakhirnya masa jabatan di Kogabwilhan III, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Pangkogabwilhan III) Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.(Han) memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Kogabwilhan III, bertempat di Ruangan Lapangan Tembak Denma Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Kamis (11/5/2023).
Pengarahan Pangkogabwilhan III ini sebenarnya merupakan agenda rutin yang dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab, pengawasan dan pengendalian seorang pimpinan terhadap anggotanya. Pangkogabwilhan III menyampaikan tentang perkembangan terkini situasi Papua, sehingga diharapkan setiap anggota Kogabwilhan III sesuai tanggung jawab jabatannya dapat merencanakan tindakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Kogabwilhan III.
Pangkogabwilhan III juga berpesan kepada seluruh personel Kogabwilhan III agar senantiasa semangat dalam kebersamaan untuk menjalankan tugas.
“Kedepan Kita, Kogabwilhan III diberikan kepercayaan oleh Panglima TNI untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pengendalian tugas di Papua, maka tiap staf terkait agar merencanakan dan berkoordinasi secara baik dengan satuan atas maupun dengan jajaran satuan bawah,” ujar lulusan terbaik Akmil 1990 tersebut.
“Kebersamaan adalah kekuatan dalam menjawab semua tantangan tugas di Kogabwilhan III,” ujarnya lebih lanjut.
Disampaikan lebih lanjut, agar tugas di Papua dilaksanakan dengan mengedepankan Binter dan Komsos, namun daerah tertentu menggunakan Siaga Tempur. Para Komandan Satuan khususnya Dandim dihimbau agar melaksanakan pembinaan terhadap mahasiswa dari wilayahnya yang sedang menempuh pendidikan tinggi di luar wilayahnya. Rebut Hati dan pikiran Rakyat Untuk Memenangkan Pertempuran
“Para Dandim harus peduli terhadap mahasiswa dari wilayahnya, kunjungi asrama mahasiswa, beri bantuan sekaligus lakukan wasbang, sehingga mereka tidak demo terus, mereka mendukung kita dan gak terpengaruh oleh OPM,” tegasnya.
Hal tersebut disampaikan karena Tahun depan ada Pesta Demokrasi Pilpres dan Pileg, sehingga stabilitas wilayah di Papua harus terjamin, agar agenda Pilpres dan Pileg tidak terganggu. Dan Keberadaan TNI di Papua telah memperoleh payung hukum dengan adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
